Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018

Otoritas Jasa Keuangan 

        Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 13/POJK.02/2018 adalah sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, yaitu badan pengawas keuangan di Indonesia, yang mengatur mengenai perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending. Regulasi ini ditujukan untuk mengawasi dan mengatur operasi perusahaan P2P lending untuk melindungi konsumen, memastikan keamanan, serta meminimalkan risiko dalam industri ini. Di bawah ini adalah beberapa poin penting yang terkandung dalam Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018:

1. Definisi P2P Lending: 

Regulasi ini memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai P2P lending, yaitu kegiatan penggalangan dana dari masyarakat yang diteruskan kepada peminjam melalui perantara elektronik.

2. Izin OJK: Perusahaan P2P lending harus memperoleh izin OJK untuk beroperasi. Mereka harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK, termasuk modal minimum yang harus ditempatkan dan pemenuhan syarat-syarat tertentu.

3. Model Bisnis dan Kegiatan yang Dilarang: Regulasi ini menetapkan model bisnis dan kegiatan yang dilarang untuk perusahaan P2P lending, seperti menghimpun dana masyarakat untuk memberikan pinjaman tanpa izin.

4. Keamanan Data dan Sistem Informasi: 

Perusahaan P2P lending harus menjaga keamanan data pribadi nasabah dan sistem informasi mereka. Mereka juga harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk menghindari akses yang tidak sah terhadap data tersebut.

5. Transparansi dan Pemberian Informasi:

Perusahaan P2P lending diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada peminjam dan investor, termasuk tingkat bunga, biaya, risiko, dan syarat-syarat pinjaman.

6. Manajemen Risiko:

 Perusahaan P2P lending harus memiliki kebijakan manajemen risiko yang memadai dan mekanisme untuk mengukur dan mengelola risiko kredit.

7. Penanganan Keluhan:

 Regulasi ini mengharuskan perusahaan P2P lending memiliki prosedur penanganan keluhan dari nasabah yang efektif.

8. Keuangan dan Laporan Keuangan:

Perusahaan P2P lending harus mengikuti standar akuntansi dan melaporkan laporan keuangan secara berkala kepada OJK.

9. Peraturan Iklan: Regulasi ini mengatur iklan perusahaan P2P lending, termasuk persyaratan tentang isi iklan dan pemberian informasi yang akurat.

Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 memiliki tujuan utama untuk mengatur operasi perusahaan P2P lending dan melindungi para pemangku kepentingan, termasuk peminjam dan investor. Ini adalah langkah penting dalam menjaga keberlanjutan dan kepercayaan masyarakat terhadap industri P2P lending di Indonesia. Peraturan ini juga membantu mengurangi potensi risiko dan penyalahgunaan di sektor P2P lending.